Sikapi BPJS, Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) H. Hotbonar Sinaga Nilai Tuntutan Buruh dan Pekerja Masih Wajar

JAKARTA – Rencana Pemerintah dan DPR melebur BUMN yang selama ini telah  puluhan tahun menyelenggarakan program jaminan sosial.seperti  PT Jamsostek (Persero), PT Askes (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero), sampai saat ini belum tuntas , banyak pihak mengatakan peleburan tersebut tidak usah dilakukan , mengingat ke empat BUMN tersebut punya kekhasan tersendiri sendiri dan menjalankan program jaminan sosial dengan sistem dan peserta yang berbeda pula , sebaiknya dibentuk satu badan khus untuk menangani Jaminan Sosial untuk masyarakat kecil.

 

Kalangan Buruh /Pekerja merasa perlu mempertanyakannya ,Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional ( SPN ) H.Bambang Wirahyoso ,SH ,misalnya , dalam sisaran persnya di Jakarta , mengatakan , Jika terjadi penggabungan / peleburan BPJS TASPEN ,ASABRI, ASKES ,JAMSOSTEK  sebagaimana draf RUU BPJS pemerintah  dan DPR ,maka SPN akan menarik Dana Jaminan Hari Tua ( JHT ) beserta hasil pengembangannya dari BPJS PT.Jamsostek ( Persero ).  Mereka  meminta kementerian / lembaga negara terkait untuk segera merumuskan peraturan dan perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksana UU SJSN , tapi tidak bergerak di luar koridor.

 

Direktur Utama PT Jamsostek (Persero), Hotbonar Sinaga menilai, tuntutan dari kalangan pekerja/buruh terkait implementasi UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) merupakan sesuatu wajar. Apalagi, pelaksanaan UU SJSN bukan saja untuk kepentingan pekerja/buruh, masyarakat, dan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) tapi juga menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi di Indonesia.

 

"Melihat kuatnya desakan pekerja dan adanya perbedaan persepsi tentang SJSN mungkin bisa kita kesampingkan dulu. Tetapi secara moral, PT Jamsostek mendukung tuntutan pekerja agar pemerintah bisa menindaklanjuti UU SJSN. Ini karena terkait mobilisasi dana untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi," ujar Hotbonar, di Jakarta.[ leo-bmb]