Minggu, 28 Oktober 2012

Pagelaran Wayang Kulit Yayasan 101 Disambut Antusias Warga Depok

Jakarta - Dalam upaya pengesahan sekaligus ruwatan dana 101, Yayasan Amanah Gas Alam Binangun Jaya menggelar pertunjukkan wayang kulit semalam suntuk. Pertunjukkan wayang kulit itu disambut antusias warga Depok dan sekitarnya. Bersama dalang yang sudah tak asing lagi, yakni Ki Gejoh Panatas. Acara yang digelar di jalan raya Pedurenan, Cisalak, Pasar Cimanggis, Depok itu membawakan sebuah lakon, "101 Parikesit Amanah Ratu Adil 101",  Sabtu, (27/10).

Menurut Samber Nyowo Sumadi Muchtar Haryo Suryo, penasehat 101, Cerita ini menggambarkan kebaikan memberantas angkara murka. Dari gelap ke alam terang benderang. Sehingga timbulah Gemah Ripah Lohjinawi Murah kang Tinuku Tulus Kang Tinandur Karto To Kerto  Raharjo. Warisan leluhur harus dijaga dan dilestarikan. Yang mana dunia baru dimulai dari Solo Baru, Jakarta Baru, lantas Indonesia Baru.

Sementara itu RM. Bagus Jurianto ketua umum Yayasan Amanah Gas Alam Jaya 101mengatakan guna menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam bidang sosial kemanusian, dana kucuran  ini  akan diberikan kepada anak yatim dan masyarakat miskin menuju kehidupan yang layak. Sekaligus, mengelola serta membina berbagai usaha secara optimal.

Diadakannya ruwatan pengesahan dana amanah 101 Yayasan Amanah Gas Alam Binangun Jaya 101 dan Parikesit Amanah RA.Srikandi Indonesia Baru. Indonesia Baru Terkaya di dunia yang diresmikan dan disahkan, sekaligus diumumkan oleh Ki Ageng Gede Sungkono Suryo Diningrat II Samber Nyowo ( Mayjen Purn. R. Sungkono). Dalam acara itu juga hadir RA Srikandi Indonesia Baru yang bergelar Ratu Adil dan sejumlah jajaran pengurus Yayasan 101lainnya.(ikhwan/bmb)

Sabtu, 20 Oktober 2012

Wow..Yayasan 101 Akan Berikan Dana Amanah Untuk Kesejahteraan Rakyat

Jakarta - Guna menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam bidang sosial kemanusian, Yayasan Amanah Gas Alam Binangun Jaya 101 akan mengucurkan dana program jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang mana dana kucuran ini  akan diberikan kepada anak yatim dan masyarakat miskin menuju kehidupan yang layak. Sekaligus, mengelola serta membina berbagai usaha secara optimal. Selain itu, juga menciptakan lapangan kerja yang baru serta membangun sarana dan prasarana, yakni , kesehatan ,pendidikan dan keagamaan serta kebudayaaan Indonesia. Hal ini diungkapkan RM. Bagus Jurianto ketua umum Yayasan Amanah Gas Alam Jaya 101, di secretariat pusat, Cimanggis no.50 Depok, Jawa Barat disela-sela acara pengesahan serta ruwatan dana amanah 101 Yayasan (20/10).

Sementara itu, melalui program yang sudah disediakan dan didukung langsung dengan sumber daya manusia untuk mewujudkan Negara yang makmur dan sejahtera Kiageng Gede Sungkono Suryo Dininggrat II dari Wadana Satria Mangku Nagaran Surakarta Hadiningrat Solo Jawa tengah sebagai penanggung jawab mengatakan “  Negara harus Gemah Ripah Lohjinawi Murah kang Tinuku Tulus Kang Tinandur Karto To Kerto  Raharjo” urainya.

Dikesempatan yang sama RA Srikandi Indonesia Baru yang bergelar Ratu Adil mengatakan, rencana akan diturunkannya dana untuk kepentingan kemanusiaan yang mulia ini , utamanya untuk membangun  Indonesia baru, sehingga kedepan akan terus mendukung program pemerintah dan bersinerji menuju mercu suar dunia. Dalam hal ini tentunya dapat mengangkat harkat martabat umat manusia dunia. Misalnya, dalam aspek ekonomi terutama masyarakat Indonesia dari keterpurukan akibat krisis global dan moneter. Sehingga kedepan dapat mengurangi angka pengangguran dan meminimalisir tingkat kemiskinan, ujarnya.

Sementara itu Samber Nyowo Sumadi Muchtar Haryo Suryo, penasehat 101 mengatakan, pemegang dana ini merupakan amanah. Jadi tidaklah heran jika tak sedikit yang meng-klaim sebagai Yayasan 101. Namun, Yayasan kamilah yang dapat dipertanggung jawabkan. Kongretnya Yayasan ini untuk menjaga dana yang memberikan maupun yang diberikan. Dalam kata lain tidak boleh mengaku dan tak boleh diaku. Setelah aset diputihkan 3 Maret 2003, di keraton Surakarta seolah seperti  kacang goreng. Kini yang bertanggung jawab terkait dana amanah se-dunia adanya di tiga kerajaan, yakni Surakarta, Yogyakarta dan Cirebon. Dana amanah ini turun pada era kerajaan Mataram. Sebagai buktyinya, Yayasan 101 memiliki data-data kongkrit mengenai dana kemanusiaan yang rekeningnya terdapat di 18 Bank di tanah air.

Tambahnya, Yayasan 101 ini didirikan dengan akte notaries Ny. Yati Kusnoviati Hermen, SH no. 01 tanggal 6 Juni 2007 Penegesahan Dep. Hukum dan HAM.

Nah, untuk itu diadakan ruwatan pengesahan dana amanah 101 Yayasan Amanah Gas Alam Binangun Jaya 101 dan Parikesit Amanah RA.Srikandi Indonesia Baru. Indonesia Baru Terkaya di dunia yang diresmikan dan disahkan, sekaligus diumumkan oleh Ki Ageng Gede Sungkono Suryo Diningrat II Samber Nyowo. (tim)

Rabu, 17 Oktober 2012

Kepala BPN Hendarman Soepandji Pro Aktif Atasi Permasalahan Tanah Rakyat

Jakarta - Guna menangani peliknya disekitar persoalan tanah, utamanya lahan sengketa yang kerap terjadi di tanah air, kapala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hendarman Soepandji dengan serius akan melakukan upaya reformasi agraria. Sekaligus akan menyelesaikan tanah untuk rakyat sesuai dengan haknya. Program kepala BPN terdiri program pendek, menengah dan program jangka panjang. Sengketa terjadi lantaran pemilik HGU merasa memiliki tanah tersebut, sehingga rakyat kecil tidak menikmatinya. Untuk itu, akan melepaskan hak HGU untuk rakyat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tanah yang terjadi di tanah air, BPN membentuk Tim 11dengan kinerja yang pro aktif. Hal ini diungkapkan kepala BPN Nasional Hendarman Soepandji dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI, Rabu, (17/10).

Sementara itu sebagai bentuk keseriusannya, Hendarman telah menyelesaikan permasalahan tanah rakyat hingga melibatkan Kasad. Belum lama ini berhasil membebaskan tanah rakyat di Cilacap, Jawa Tengah. Secara simbolis kepala BPN memberikan ratusan sertifikat kepada masyarakat di kawasan itu. Selain itu, mantan kepala Kejaksaan ini juga pro aktif akan melepaskan hak HGU untuk rakyat di Sukabumi, Jawa Barat sedikitnya 1600 hektar. Yusuf dan Ujang Baysuni perwakilan warga Sukabumi menyambut antusias program pro rakyat yang diterapkan kepala BPN Hendarman Soepandji.

Dalam acara dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Badan Pertanahan Nasional RI, Komisi II mengapresiasi rencana strategis (Renstra), BPN RI untuk menjadikan tanah bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat secara konsisten. Komisi II DPR RI meminta agar BPN RI segera melakukan reformasi birokrasi di lingkungannya. Untuk meningkatkan pelayanan di kantor ditingkat daerah yang selama ini tidak terstandarisasi. Kemudian, BPN RI melakukan langkah kongret dan terukurdalam upaya penyelesaian sengketa sekaligus konflik pertanahan yang melibatkan rakyat. Komisi II meminta kepada BPN RI untuk segera mengimplentasikan reformasi agraria dengan melakukan redistribusi tanah kepada para petani kecil. (bambang s/titin)


Kepala BPN Hendarman Soepandji Pro Aktif Atasi Permasalahan Tanah Rakyat

Jakarta - Guna menangani peliknya disekitar persoalan tanah, utamanya lahan sengketa yang kerap terjadi di tanah air, kapala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hendarman Soepandji dengan serius akan melakukan upaya reformasi agraria. Sekaligus akan menyelesaikan tanah untuk rakyat sesuai dengan haknya. Program kepala BPN terdiri program pendek, menengah dan program jangka panjang. Sengketa terjadi lantaran pemilik HGU merasa memiliki tanah tersebut, sehingga rakyat kecil tidak menikmatinya. Untuk itu, akan melepaskan hak HGU untuk rakyat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tanah yang terjadi di tanah air, BPN membentuk Tim 11dengan kinerja yang pro aktif. Hal ini diungkapkan kepala BPN Nasional Hendarman Soepandji dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI, Rabu, (17/10).

Sementara itu sebagai bentuk keseriusannya, Hendarman telah menyelesaikan permasalahan tanah rakyat hingga melibatkan Kasad. Belum lama ini berhasil membebaskan tanah rakyat di Cilacap, Jawa Tengah. Secara simbolis kepala BPN memberikan ratusan sertifikat kepada masyarakat di kawasan itu. Selain itu, mantan kepala Kejaksaan ini juga pro aktif akan melepaskan hak HGU untuk rakyat di Sukabumi, Jawa Barat sedikitnya 1600 hektar. Yusuf dan Ujang Baysuni perwakilan warga Sukabumi menyambut antusias program pro rakyat yang diterapkan kepala BPN Hendarman Soepandji.

Dalam acara dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Badan Pertanahan Nasional RI, Komisi II mengapresiasi rencana strategis (Renstra), BPN RI untuk menjadikan tanah bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat secara konsisten. Komisi II DPR RI meminta agar BPN RI segera melakukan reformasi birokrasi di lingkungannya. Untuk meningkatkan pelayanan di kantor ditingkat daerah yang selama ini tidak terstandarisasi. Kemudian, BPN RI melakukan langkah kongret dan terukurdalam upaya penyelesaian sengketa sekaligus konflik pertanahan yang melibatkan rakyat. Komisi II meminta kepada BPN RI untuk segera mengimplentasikan reformasi agraria dengan melakukan redistribusi tanah kepada para petani kecil. (bambang s/titin)

Kepala BPN Hendarman Soepandji Pro Aktif Atasi Permasalahan Tanah Rakyat

Jakarta - Guna menangani peliknya disekitar persoalan tanah, utamanya lahan sengketa yang kerap terjadi di tanah air, kapala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hendarman Soepandji dengan serius akan melakukan upaya reformasi agraria. Sekaligus akan menyelesaikan tanah untuk rakyat sesuai dengan haknya. Program kepala BPN terdiri program pendek, menengah dan program jangka panjang. Sengketa terjadi lantaran pemilik HGU merasa memiliki tanah tersebut, sehingga rakyat kecil tidak menikmatinya. Untuk itu, akan melepaskan hak HGU untuk rakyat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tanah yang terjadi di tanah air, BPN membentuk Tim 11dengan kinerja yang pro aktif. Hal ini diungkapkan kepala BPN Nasional Hendarman Soepandji dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI, Rabu, (17/10).

Sementara itu sebagai bentuk keseriusannya, Hendarman telah menyelesaikan permasalahan tanah rakyat hingga melibatkan Kasad. Belum lama ini berhasil membebaskan tanah rakyat di Cilacap, Jawa Tengah. Secara simbolis kepala BPN memberikan ratusan sertifikat kepada masyarakat di kawasan itu. Selain itu, mantan kepala Kejaksaan ini juga pro aktif akan melepaskan hak HGU untuk rakyat di Sukabumi, Jawa Barat sedikitnya 1600 hektar. Yusuf dan Ujang Baysuni perwakilan warga Sukabumi menyambut antusias program pro rakyat yang diterapkan kepala BPN Hendarman Soepandji.

Dalam acara dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Badan Pertanahan Nasional RI, Komisi II mengapresiasi rencana strategis (Renstra), BPN RI untuk menjadikan tanah bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat secara konsisten. Komisi II DPR RI meminta agar BPN RI segera melakukan reformasi birokrasi di lingkungannya. Untuk meningkatkan pelayanan di kantor ditingkat daerah yang selama ini tidak terstandarisasi. Kemudian, BPN RI melakukan langkah kongret dan terukurdalam upaya penyelesaian sengketa sekaligus konflik pertanahan yang melibatkan rakyat. Komisi II meminta kepada BPN RI untuk segera mengimplentasikan reformasi agraria dengan melakukan redistribusi tanah kepada para petani kecil. (bambang s/titin)

Masyarakat Sambut Antusias Program Merakyat Kepala BPN Nasional Hendarman Soepandji


Jakarta - Guna menangani peliknya disekitar persoalan tanah, utamanya lahan sengketa yang kerap terjadi di tanah air, kapala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hendarman Soepandji dengan serius akan melakukan upaya reformasi agraria. Sekaligus akan menyelesaikan tanah untuk rakyat sesuai dengan haknya. Program kepala BPN terdiri program pendek, menengah dan program jangka panjang. Sengketa terjadi lantaran pemilik HGU merasa memiliki tanah tersebut, sehingga rakyat kecil tidak menikmatinya. Untuk itu, akan melepaskan hak HGU untuk rakyat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tanah yang terjadi di tanah air, BPN membentuk Tim 11dengan kinerja yang pro aktif. Hal ini diungkapkan kepala BPN Nasional Hendarman Soepandji dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI, Rabu, (17/10).

Sementara itu sebagai bentuk keseriusannya, Hendarman telah menyelesaikan permasalahan tanah rakyat hingga melibatkan Kasad. Belum lama ini berhasil membebaskan tanah rakyat di Cilacap, Jawa Tengah. Secara simbolis kepala BPN memberikan ratusan sertifikat kepada masyarakat di kawasan itu. Selain itu, mantan kepala Kejaksaan ini juga pro aktif akan melepaskan hak HGU untuk rakyat di Sukabumi, Jawa Barat sedikitnya 1600 hektar. Yusuf dan Ujang Baysuni perwakilan warga Sukabumi menyambut antusias program pro rakyat yang diterapkan kepala BPN Hendarman Soepandji.

Dalam acara dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Badan Pertanahan Nasional RI, Komisi II mengapresiasi rencana strategis (Renstra), BPN RI untuk menjadikan tanah bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat secara konsisten. Komisi II DPR RI meminta agar BPN RI segera melakukan reformasi birokrasi di lingkungannya. Untuk meningkatkan pelayanan di kantor ditingkat daerah yang selama ini tidak terstandarisasi. Kemudian, BPN RI melakukan langkah kongret dan terukurdalam upaya penyelesaian sengketa sekaligus konflik pertanahan yang melibatkan rakyat. Komisi II meminta kepada BPN RI untuk segera mengimplentasikan reformasi agraria dengan melakukan redistribusi tanah kepada para petani kecil. (bambang/titin s/iwn)