Sabtu, 27 Agustus 2011

Harian Rakyat Merdeka: Vito Corleone Sumbang Tempat Ibadah di Cimone Tang...

Harian Rakyat Merdeka: Vito Corleone Sumbang Tempat Ibadah di Cimone Tang...: TANGERANG - warga masyarakat di kawasan Cimone Jaya, Kota Tangerang dan sekitarnya bisa lebih meningkatkan ke-khusukan dan tawakal dalam se...

Harian Rakyat Merdeka: Vito Corleone Sumbang Tempat Ibadah di Cimone Tang...

Harian Rakyat Merdeka: Vito Corleone Sumbang Tempat Ibadah di Cimone Tang...: TANGERANG - warga masyarakat di kawasan Cimone Jaya, Kota Tangerang dan sekitarnya bisa lebih meningkatkan ke-khusukan dan tawakal dalam se...

Warga Kemayoran dan Cipinang Muara Rapatkan Barisan Dukung Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji


JAKARTA – Secara antusias warga Kemayoran Jakarta Pusat menyatakan dukungannya kepada Bakal Calon (Balon), Gubernur DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Drs. Hendardji Soepandji, SH atau yang kerap disapa Bang Adji). Dukungan deras dari elemen yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rumah Susun dan Masyarakat Kemayoran. Hendardji dinilai mampu menguasai medan. Misalnya, Kemayoran yang notabene merupakan salah satu kawasan signifikan mampu ia sinergikan. Jadi tidaklah heran jika ratusan masyarakat memadati lokasi acara. Kata tokoh masyarakat Kemayoran, K.H Abu na’im Khafifi disela-sela silaturahmi warga mayarakat di Masjid Akbar Kemayoran, Jumat (26/8).

Sementara hal yang sama juga terjadi pada malam harinya, Hendardji mendapat dukungan hangat dari ratusan masyarakat di Cipinang Muara, Jakarta Timur. H. Sudarno salah seorang tokoh masyarakat mengaku haru-biru terhadap kedatangan Hendardji, salah seorang purnawirawan yang bersih, jujur dan amanah. Masyarakat di Cipinang Muara menyatakan dukungannya kepada Hendarji sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode mendatang. Dalam kunjungan safari di kedua lokasi tersebut, Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta itu memberikan santunan kepada ratusan anak yatim dan bentuk kepedulian lainnya. Ratusan warga memberika apalaus saat Hendardji diminta memaparkan visi misi dan programnya jika nantinya berhasil menjadi orang nomor satu di Kota Jakarta ini.

Selain itu, warga jalan Nangka, Gang Saiyan, Tanjung Duren, Grogol Petamburan (Gropet), Jakarta Barat
juga merapatkan barisan mendukung Hendardji sebagai balon Gubernur DKI Jakarta. Warga di kawasan itu mengaku terharu saat menerima santunan untuk ratusan anak yatim di Masjid Nurul Islam
Menurut Hendardji, apa yang dilakukan di bulan suci ini merupakan sebuah kenangan manis dan indah. Salah satunya dengan mengemban tugas mulia dengan menyongsong 30 hingga 40 tahun kedepan. Guna mempersiapkan generasi yang madani dan adil dan makmur. Yang mana berbasis pada moral. Mendidik seseorang hingga memiliki moral yang baik, pungkasnya. [bambang/ikhwan]

Kamis, 25 Agustus 2011

Serikat Pekerja Berharap Tidadak Melebur 4 BUMN Asuransi Jadi Satu Penyelenggara BPJS

JAKARTA - Kalangan serikat pekerja/buruh sepakat agar empat badan usaha milik negara (BUMN) penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini tidak dilebur. Meski demikian, kalangan pekerja/buruh masih berbeda pendapat tentang status badan hukum BPJS tersebut, apakah tetap BUMN atau badan hukum publik yang menjalankan prinsip wali amanat. Demikian terungkap dalam seminar bertajuk Quo Vadis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan Lingkar Diskusi Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (23/8). Tampil sebagai empat pembicara dari tokoh serikat pekerja/buruh, yakni Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Abdul Latief Algaff, Ketua Serikat Pekerja Nasional Joko Haryono, Ketua Majelis Pengawas Organisasi K-SBSI Rekson Silaban, dan Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal.
 
Dalam paparan dan tanya jawab itu muncul persamaan pandangan bahwa empat BUMN penyelenggara jaminan sosial, seperti PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes, tidak perlu dilebur. Abdul Latief Algaff menilai keempat BUMN itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendapat pengawasan ketat oleh lembaga negara, sehingga sudah menjalankan prinsip terbuka, transparan, dan bertanggung jawab.
 
Menurut Latif, keempat BUMN itu sudah menjalankan sembilan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial, yakni kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, dan semua manfaat kembali kepada peserta. Misalnya PT Jamsostek yang sejak beberapa tahun lalu sudah tidak menyetor dividen kepada pemerintah dan keuntungan dari pengelolaan dana dikembalikan kepada pekerja pesertanya.
Sementara itu, Joko Haryono menilai, jika menilik kepada dasar hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang ada, maka status badan hukum yang layak untuk menjalankan sembilan prinsip wali amanat adalah BUMN.[leo-bmb]

PT Jamsostek ( Persero ) Fasilitasi Mudik Bersama Pekerja Informal



JAKARTA - PT Jamsostek (Persero) memberangkatkan ratusan tenaga kerja sektor jasa konstruksi ke kampung halamannya. Untuk melaksanakan ajang mudik bareng bersama Jamsostek ini, Kantor Wilayah III (DKI Jakarta) menyiapkan 10-15 bus yang akan diberangkatkan pada 25 Agustus 2011. Kepala Jamsostek Kantor Wilayah (Kanwil) III Herdy Trisanto mengatakan, mudik bareng dengan pekerja konstruksi sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Untuk pendataan, Jamsostek Kanwil III bekerja sama dengan pimpinan proyek yang dilindungi program jaminan sosial.
Untuk tahun ini sudah didaftar dan siap diberangkatkan sekitar 650 pekerja konstruksi. Tujuannya Jawa Barat dan Jawa Tengah, kata Herdy di sela acara buka puasa bersama dengan anak yatim dan fakir miskin di Jakarta, pekan lalu. Kanwil III Jamsostek juga membangun posko kesehatan bagi pemudik di Terminal Kampung Rambutan, Terminal Lebak Bulus, Terminal Pulogadung, dan Stasiun Kereta Api Senen. Jamsostek Kanwil III beserta kantor-kantor cabang di bawahnya juga memberikan paket sembako gratis dan buka bersama dengan anak yatim di lima wilayah DKI Jakarta.
Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Jamsostek terhadap lingkungan sekitar. Diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya dalam melaksanakan ibadah puasa dan Lebaran nanti, tuturnya. ,Jamsostek Kanwil III terus melakukan berbagai perbaikan pelayanan kepada peserta. Hingga Juli 2011, tambahan peserta di Jamsostek Kanwil III mencapai 4.418 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 693.971 orang.
Hingga Juli 2011, ada 4.413 kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan dengan pembayaran klaim lebih dari Rp 58 miliar. Sedangkan kasus kematian tercatat 1.894 kasus dengan pembayaran jaminan lebih dari Rp 52 miliar dan terdapat 96.521 peserta yang mengajukan klaim jaminan hari tua dengan nilai klaim Rp 1,4 triliun. Selanjutnya, peserta yang memanfaatkan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan sebanyak 18.039 orang dengan nilai lebih dari Rp 54 miliar.
[leo-bmb]
 

Pansus BPJS Minta Keterangan PT.Jamsostek ( Persero )

JAKARTA - Pansus (Panitia khusus) DPR soal RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus memikirkan  program jaminan sosial yang tepat untuk kondisi Indonesia saat ini. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga menjawab sejumlah pertanyaan tertulis dari Pansus BPJS tentang hal ihwal PT Jamsostek dan keterkaitannya dengan Rancangan Undang Undang (RUU) BPJS. Hotbonar Sinaga ,di Jakarta, Selasa malam, mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Pansus BPJS Senin lalu (22/8).  Tidak ada  pertanyaanyang krusial. Saya yakin kami bisa menjawab semua pertanyaan itu.
Dia yakin, surat itu juga ditujukan pada tiga BUMN penyelenggara jaminan sosial lainnya, seperti PT Taspen, PT Asabri dan PT Askes. Dan dia mengharapkan, selain melalui surat juga dilakukan diskusi langsung dengan empat badan penyelenggara jaminan sosial ini.
Surat yang berisikan sekitar 20-an pertanyaan tersebut, kata Hotbonar, menanyakan sejumlah hal, seperti program jamsostek, pelaksanaan program, capaian, juga investasi yang dilakukan selama ini.
Menurutnya, Jika belajar dari negara-negara yang sejarah keberadaan jaminan sosialnya sama dengan Indonesia, seperti Filipina, Korsel, Thailand dan Malaysia maka program jaminan sosial diadakan berdasarkan segmentasi kepesertaan, bukan berdasarkan program.
Maka apa yang dilakukan selama ini sudah benar, yakni PNS dan TNI/Polri dilindungi oleh badan penyelenggara tersendiri, kata Hotbonar, sementara untuk pegawai swasta formal dan informal sudah ada PT Jamsostek.
Khusus pada kepesertaan masyarakat miskin dan tak mampu, hendaknya dibentuk BPJS tersendiri seperti yang diamanatkan oleh UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.Dia mencontohkan jika, wacana peleburan empat BUMN penyelenggara jaminan sosial diwujudkan, maka perlu dipikirkan risiko-risiko yang berbeda pada kepegawaian saat ini, misal risiko kecelakaan pada TNI/Polri berbeda dengan karyawan swasta umumnya.
Karena itu untuk memperkecil risiko munculnya permasalahan pada peleburan empat BUMN, Hotbonar mengusulkan agar empat yang ada tetap berjalan dan jika ada kekurangan dilakukan sejumlah perbaikan.
“ Kita akan berikan jawaban atas pertanyaan dari Pansus RUU BPJS, secara tertulis dan akan kita serahkan sebelum Selasa (6/9) sebagaimana yang diamanatkan Pansus. kami harapkan  ada diskusi  untuk melengkapi keterangan yang mungkin belum jelas atau perlunya penjelasan tambahan dari jawaban yang diberikan secara tertuli “ ujarnya.[ leo-bmb]

Jamsostek Tetap Fokus Investasi di Portofolio

JAKARTA - Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga menargetkan investasi portfolio bisa mencapai Rp115 triliun tahun ini atau lebih tinggi 15,37 persen dibandingkan 2010.
Investasi portfolio kami tahun ini ditargetkan mencapai Rp115 triliun. Ini bisa tercapai karena perkembangan ekonomi yang semakin membaik, ungkapnya, kemarin.
Menurut Hotbonar, tahun ini Jamsostek fokus pada investasi obligasi yang sebagian besar didominasi oleh obligasi negara. Artinya investasi tetap pada obligasi dan sebagian besar masuk kenegara dan sebagian kecil ini untuk koorporasi.
Sementara untuk investasi koorporasi, kata dia, sebagian besar juga diperuntukkan untuk saham-saham BUMN. Alasannya, BUMN ini memang ingin berkolaborasi meningkatkan kinerja antar BUMN. Pertimbangan ini cukup matang karena tidak mungkin itu dikembangkan jika investasi yang dilakukan memang stagnan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kita tidak akan melakukan variasi dalam investasinya. Kami juga tidak berminat membeli tanah ataupun beli properti baru sebagai salah satu variasi dari investasi kami.
Kendati Peraturan Pemerintah tentang dana jaminan sosial yang diselenggarakan, Jamsostek dapat digunakan 5 persen dari total dana untuk investasi semacam ini, namun menurutnya, pemakaian tidak akan optimal.
Jadi walaupun dikatakan maksimal lima persen tapi tidak akan optimal ke lima persen, paling cuma sampai 1-1,5 persen dari total dana yang kita himpun.
Saat ini, Jamsostek mengalokasikan dana untuk investasi di portfolio sebesar Rp115 triliun naik 15,37 persen tahun lalu Rp99,110 triliun. Dengan rincian Investasi jaminan hari tua (JHT) naik dari Rp86,457 triliun menjadi Rp100,655 (16,42 persen) dan Non JHT dari sebelumnya Rp12,653 triliun menjadi Rp13,689 triliun (8,18 persen). [ leo-bmb]

Adu Gengsi Pada Pembahasan BPJS

JAKARTA - DPR dan  pemerintah dinilai saling adu gengsi dalam membahas Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) sehingga melupakan substansi utama, yakni merancang program jaminan sosial bagi peserta.
Ketua Koordinasi Kesejahteraan dan Kesehatan ICMI Fachmi Idris di Jakarta, belum lama ini , mengatakan perdebatannya yang seharusnya terjadi, bagaimana agar empat BPJS itu harus menjalankan sembilan syarat prinsip.
Kesembilannya adalah gotong royong, nirlaba, portabilitas, dana amanat, hasil sebesar-besarnya untuk peserta, pemisahan aset, kepesertaan wajib, transparan dan akuntabilitas.
Perdebatan lainnya, kata Fachmi, bukan tentang bentuk badan hukumnya apakah perseroan terbatas atau tidak, tetapi bagaimana agar menjalankan jaminan kesehatan dengan memperhatikan semangat desentralisasi. Termasuk menugaskan keempatnya sesuai dengan keahliannya dengan melihat program yang ada, katanya.
Fachmi mencontohkan PT Jamsostek ahlinya dalam jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Dia mengakui memang ada program di BUMN tersebut yang masih harus didiskusikan, seperti tentang jaminan pemeliharaan kesehatan, apakah perlu digabung dengan program BPJS I atau tetap ada di PT Jamsostek.
Demikian juga untuk jaminan pensiun yang menjadi keahlian PT Taspen tetap hanya untuk TNI/Polri yang memiliki kekhususan dalam kepesertaan. Jadi, tidak perlu menunggu 2014 atau belasan tahun lagi dalam menerapkan transformasi BPJS, apalagi jika membuat badan penyelenggara baru yang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit, kata Fachmi.
Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan apabila terjadi peleburan empat BPJS yang sudah ada, harus dilakukan dengan hati-hati Selain itu, dipandang perlu mempelajari pengalaman negara lain dan proses terbentuknya BPJS, karena transformasi itu adalah keputusan strategis dan harus memikirkan kemampuan fiskal negara. Jika benar-benar transformasi dilakukan, kami siap saja, tapi jika boleh usul mohon kiranya dilakukan secara hati-hati dan penyelenggaraan tetap dibagi sesuai dengan sektor kepesertaan, ujarnya.
Menurut Hotbonar, dalam waktu dekat keempat BPJS yang ada akan berdiskusi  dengan DPR untuk memaparkan kinerja dan programnya sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU BPJS agar pengesahan peraturan itu tidak merugikan pihak-pihak terkait. [ leo-bmb]

Rabu, 24 Agustus 2011

Harian Rakyat Merdeka: Persiapkan Generasi Muda, Bakal Calon Gubernur DKI...

Harian Rakyat Merdeka: Persiapkan Generasi Muda, Bakal Calon Gubernur DKI...: JAKARTA – Digelarnya berbagai kegiatan lomba anak-anak, semisal MTQ, Pidato, Marawis dan lomba adzan pada semarak Ramadhan yang diikuti ra...

Persiapkan Generasi Muda, Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Mayjen (Purn) Hendardji Getol Lakukan Pembinaan Anak Usia Dini


JAKARTA – Digelarnya berbagai kegiatan lomba anak-anak, semisal MTQ, Pidato, Marawis dan lomba adzan pada semarak Ramadhan yang diikuti ratusan peserta dari sejumlah penjuru kota Jakarta dan sekitarnya, dimaksudkan untuk kaderisasi secara dini. Selain itu, juga mempersiapkan generasi muda. Sekaligus suatu pelaksanaan ibadah untuk menyempurnakan perjalanan hidup. Kegiatan seperti ini perlu ditumbuh-kembangkan karena generasi muda merupakan pewaris masa depan bangsa. Anak-anak usia dini, tidak menutup kemungkinan nantinya bisa menjadi presiden maupun menteri. Namun ini semua tidak dengan cara instan, melainkan melalui proses panjang dengan sebuah upaya pembinaan. Hal ini diungkapkan Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji SH, bakal calon Gubernur DKI Jakarta disela-sela acara silaturahmi Alim ulama se-Jakarta di gedung Jakarta Media Center (JMC), Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (24/8).

Masih kata Hendardji, apa yang dilakukan di bulan suci ini merupakan sebuah kenangan manis dan indah. Salah satunya dengan mengemban tugas mulia dengan menyongsong 30 hingga 40 tahun kedepan. Guna mempersiapkan generasi yang madani dan adil dan makmur. Yang mana berbasis pada moral. Mendidik seseorang hingga memiliki moral yang baik.

Ketika disinggung terkait program jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta mendatang, jabatan itu merupakan sebuah amanah. Seluruh komponen baik dari atas, samping maupun bawah tentunya harus singkron. Suatu pekerjaan tidak bisa dilakukan dengan sendirinya. Lantas dilakukan skala prioritas. Salah satunya memperbaiki kesejahteraaan.



Sementara, guna mengatasi keruwetan masalah kemacetan dan banjir yang kerap merendam ibukota, misalnya perlu diperbanyak transfortasi publik hingga tingkat kelurahan. Jaringan transfortasi terus dibenahi. Sehingga orang tidak mudah setres akibat kemacetan. Kemudian membatasi kendaraan pribadi. Jangan sampai seperti kondisi RTH di jalan Antasari, sangking saja warga Jakarta tidak berteriak-teriak. Nah hal-hal seperti itu seyogyanya secepatnya diatasi. Selain itu ada sejumlah kendala yang harus diprioritaskan. Misalnya kendala produktifitas kerja, devisa negara lambat dan menurunnya lapangan pekerjaaan. Dan yang tak kalah penting ialah komitmen untuk bangsa dan negara dengan mengikuti undang-undang, tegasnya.


Saat ditanya terkait masih layak tampilnya sosok militer untuk memimpin kota Jakarta yang sangat majemuk ini, menurutnya itu merupakan hal yang sah dan wajar-wajar saja. Toh dipimpin seorang sosok dari latar belakang militer, sejauh tidak melakukan perang secara sadis. Namun lebih mengededepan kan kasih sayang. Ibukota Jakarta perlu dipimpin sosok pemimpin yang tegas dan adil. Serta berani dalam mengambil keputusan, pungkasnya. [ikhwan/bmb]


Selasa, 23 Agustus 2011

Harian Rakyat Merdeka: Balon Gubernur DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Henda...

Harian Rakyat Merdeka: Balon Gubernur DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Henda...: JAKARTA – Dalam upaya menampung aspirasi dan memberikan solusi terhadap wong cilik. Ge-rakan Bangga Jakarta, terus menggencarkan program ...

Harian Rakyat Merdeka: Balon Gubernur DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Henda...

Harian Rakyat Merdeka: Balon Gubernur DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Henda...: JAKARTA – Dalam upaya menampung aspirasi dan memberikan solusi terhadap wong cilik. Ge-rakan Bangga Jakarta, terus menggencarkan program ...

Balon Gubernur DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji Rapatkan Barisan ke Kalangan Akar Rumput



JAKARTA – Dalam upaya menampung aspirasi dan memberikan solusi terhadap wong cilik. Ge-rakan Bangga Jakarta, terus menggencarkan program menyejahterakan masyarakat. Berbagai kegiatan misalnya digelar di lima wilayah Ibu Kota, termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu. Salah satunya dengan cara menggelar pasar murah, pembagian sembako, safari Ramadhan, dan berbagai aktivitas yang bersentuhan langsung dengan kalangan bawah. Demikian dikemukakan Dirut Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran (PPKK), yang juga bakal calon Gubernur DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji, di Balai Rakyat Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu menurut Hendardji, dengan digelarnya pasar murah di sejumlah tempat yang dekat dengan masyarakat tak mampu, apalagi sektor harga diturunkan, hal itu akan sangat membantu masyarakat. Tapi, biar tertib sementara jumlah warga dibatasi.
Apalagi, menjelang hari raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok melonjak tajam. "Inilah yang mendorong kami menggelar pasar murah," ujarnya. Tak hanya menyiapkan program pro-rakyat itu, ia juga turun langsung ke lokasi-lokasi pasar murah tersebut.
Di bulan  Ramadhan ini Hendardji getol melakukan safari ke seluruh penjuru ibukota Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Baru - baru ini di Cipayung, Jakarta Timur misalnya juga melakukan sosialisasi berikut membagikan 300 paket sembako kepada warga masyarakat. Bahkan, pada hari Sabtu 20 Agustus 2011 warga di jalan Flamboyan RT.013/RW.006, komplek Kodam Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan menyambut antusias acara buka bersama di Masjid Al-Muhajirin. Acara sosialisasi yang diprakarsai Mayjen TNI  purn Drs. H. Hendardji Soepandji, SH, dibarengi dengan pemberian santunan kepada ratusan orang anak yatim.
Selain itu kegiatan yang diprakarsai kubu Hendardji pada hari Selasa, 23 Agustus 2011 menggelar kegiatan Bazar di lapangan Pesanggrahan. Sedikitnya 1000 kupon sembako, diprioritaskan untuk kalangan Lansia. Meski rela mengantri lama, namun ibu Omah (69), tahun mengaku lega setelah berhasil membawa pulang sembako murah tersebut.
Sementara dihari yang sama juga menggelar pasar murah di jalan Bendi besar Ujung, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Warga kurang mampu merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini. Sehingga tidaklah heran jika warga di kawasan itu menyambut secara antusias. Karena sembako, terutama harga telor di pasaran Rp.17.000 kg dalam pasar murah tersebut dijual jauh lebih murah yakni Rp.12.000 kg. Harga umum gula Rp.11.000 menjadi Rp. 9.000,- Sementara harga minyak yang umumnya Rp.10.000 – 11.000 turun menjadi Rp. 7.500 per kg. [IKHWAN/BMB]

Balon Gubernur DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji Rapatkan Barisan ke Kalangan Akar Rumput

JAKARTA – Dalam upaya menampung aspirasi dan memberikan solusi terhadap wong cilik. Ge-rakan Bangga Jakarta, terus menggencarkan program menyejahterakan masyarakat. Berbagai kegiatan misalnya digelar di lima wilayah Ibu Kota, termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu. Salah satunya dengan cara menggelar pasar murah, pembagian sembako, safari Ramadhan, dan berbagai aktivitas yang bersentuhan langsung dengan kalangan bawah. Demikian dikemukakan Dirut Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran (PPKK), yang juga bakal calon Gubernur DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji, di Balai Rakyat Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu menurut Hendardji, dengan digelarnya pasar murah di sejumlah tempat yang dekat dengan masyarakat tak mampu, apalagi sektor harga diturunkan, hal itu akan sangat membantu masyarakat. Tapi, biar tertib sementara jumlah warga dibatasi.
Apalagi, menjelang hari raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok melonjak tajam. "Inilah yang mendorong kami menggelar pasar murah," ujarnya. Tak hanya menyiapkan program pro-rakyat itu, ia juga turun langsung ke lokasi-lokasi pasar murah tersebut.
Di bulan  Ramadhan ini Hendardji getol melakukan safari ke seluruh penjuru ibukota Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Baru - baru ini di Cipayung, Jakarta Timur misalnya juga melakukan sosialisasi berikut membagikan 300 paket sembako kepada warga masyarakat. Bahkan, pada hari Sabtu 20 Agustus 2011 warga di jalan Flamboyan RT.013/RW.006, komplek Kodam Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan menyambut antusias acara buka bersama di Masjid Al-Muhajirin. Acara sosialisasi yang diprakarsai Mayjen TNI  purn Drs. H. Hendardji Soepandji, SH, dibarengi dengan pemberian santunan kepada ratusan orang anak yatim.
Selain itu kegiatan yang diprakarsai kubu Hendardji pada hari Selasa, 23 Agustus 2011 menggelar kegiatan Bazar di lapangan Pesanggrahan. Sedikitnya 1000 kupon sembako, diprioritaskan untuk kalangan Lansia. Meski rela mengantri lama, namun ibu Omah (69), tahun mengaku lega setelah berhasil membawa pulang sembako murah tersebut.
Sementara dihari yang sama juga menggelar pasar murah di jalan Bendi besar Ujung, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Warga kurang mampu merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini. Sehingga tidaklah heran jika warga di kawasan itu menyambut secara antusias. Karena sembako, terutama harga telor di pasaran Rp.17.000 kg dalam pasar murah tersebut dijual jauh lebih murah yakni Rp.12.000 kg. Harga umum gula Rp.11.000 menjadi Rp. 9.000,- Sementara harga minyak yang umumnya Rp.10.000 – 11.000 turun menjadi Rp. 7.500 per kg. [IKHWAN/BMB]


Senin, 22 Agustus 2011

Dibentuk Laskar Pemuda Banten Sejati Hindari Politik Praktis



TANGERANG - Guna mengakomodir keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, saat ini telah dibentuk elemen Laskar Pemuda Banten Sejati (Lapas). Didirikan Lapas ini dimaksudkan untuk mematahkan pandangan negatif terhadap keberadaan Ormas, utamanya di provinsi Banten.
Didirikan organisasi pada umumnya tidak terlibat dalam ranah politik praktis alias independen. Karena apapun nama Ormas nya, mereka tinggal menunggu kehancuran jika dipimpin oleh seorang pejabat politik partai. Hal ini diungkapkan H.TB.Endang S, ketua Laskar Pemuda Banten Sejati, saat acara pembentukan pengurus Lapas di komplek Pamulang, Tangerang Selatan baru-baru ini.

Kedepan keberadaaan Ormas tak mau lagi mendapat tudingan miring. Seperti pengalaman yang menimpa TB.Endang beberapa waktu lalu, saat dirinya berkunjung di kantor WaliKota Tangsel. Harapan hanya sekedar ingin silaturahmi, namun apa yg terjadi pegawai staf Walikota menanggapi dengan nada miring alias tak bersahabat. Apa pasal, kedatangannya terkesan meminta uang (Malak). Acapkali berkunjung selalu dianggap meminta dan meminta. Hal ini terjadi baik di kantor Gubenur, Walikota maupun kantor Dinas lainnya. Hal ini sangat disesalkan oleh TB.Endang.

Menyikapi sekitar persoalan ini Abdul Rohman, ketua I Korda II Pendekar Banten wilayah Tangsel meminta denagan tegas, agar pihak intansi pemerintah semestinya lebih proposional.
Siapapun yang datang harus dihargai. Dia berharap agar pejabat mulai dari tingkat Gubenur, Wali kota, Bupati, Kecamatan, Kelurahan, kedepan agar lebih baik lagi, pungkasnya. [BMB/RICK]

Hari Berkah Malam Nuzulul Qur'an di Masjid Al-Muhajirin Kodam Bintaro


JAKARTA - Suasana haru iringi acara santunan anak yatim yang digelar di Masjid Al-Muhajirin di lingkungan Jl.Flamboyan RT.013/RW. 06 komplek Kodam Bintaro,Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/8).


Acara santunan yang dihadiri sedikitnya 200 orang anak yatim itu dihadiri segenap jajaran dari tingkat kelurahan maupun kecamatan setempat. Hadir pula Mayjen TNI (Purn). Drs.H.Hendardji Soepandji selaku tokoh masyarakat Jakarta dan donatur tetap.

Menurut Hendardji yang kerap disapa Bang Adji, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian anak bangsa. Utamanya dalam  bulan suci Ramadhan ini masyarakat Jakarta dapat terbantu dengan adanya bentuk santunan maupun sejumlah kegiatan positif lainnya.

Di dalam kegiatan itu juga diisi ceramah jelang buka puasa yang dibawakan Ustadz Drs. Ruslan Suudi. Secara antusias jama'ah mendengarkan ceramahnya. Para jamaah kian menikmati jalannya acara, pasalnya Ustadz beken itu sesekali menyelingi dengan tembang campur sarinya. Yakni pada bulan Ramadhan yang bertepatan dengan malam Nuzulul Qur'an dibawah pimpinan ketua Masjid Al-Muhajirin, Bakhtiar Iskandar. Usai ceramah dilanjutkan buka bersama, lantas sholat taraweh.

Usai acara, ratusan jama'ah  yang hadir dengan wajah puas dan rasa syukur lantaran puas dengan suguhan acara demi acara. Sekaligus puas usai mendengarkan ceramah yang dibawakan baik Ustadz Ruslan Suudi maupun Ustadz Yahya dari Sarua Jombang, Pamulang. Warga berharap agar kegiatan ini diadakan bukan di bulan Ramadhan saja, karena memang sangat bermanfaat bagi masyarakat. [ikhwan/bmb]

Minggu, 21 Agustus 2011

Kegiatan Bazar dan Santunan Anak Yatim Bantu Warga Tidak Mampu



JAKARTA - Warga di jalan Flamboyan RT.013/RW.006, komplek Kodam Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan menyambut antusias acara buka bersama di Masjid Al-Muhajirin, Sabtu (20/8).
Acara sosialisasi yang diprakarsai Mayjen TNI  purn Drs. H. Hendardji Soepandji , SH, yang sekaligus tokoh masyarakat itu, dibarengi dengan pemberian santunan kepada seratus orang anak yatim.
Menurut Hendardji kegiatan ini dimaksudkan untuk meneruskan pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia, utamanya di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Ketika disinggung sekitar rencana pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta, sekaligus yang layak memimpin ibukota. Dalam hal ini mereka yg bisa membawa sejahtera dan memberi perlindungan pada warganya. Sementara kinerja Gubernur sekarang, tentunya masyarakat telah merasakan kepemimpinannya. Biarkanlah masyarakat yg menilainya sendiri, tegasnya.
Di bulan  Ramadhan ini Hendardji getol melakukan safari ke seluruh penjuru ibukota Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Baru – baru ini di Cipayung, Jakarta Timur misalnya juga melakukan sosialisasi berikut membagikan 300 paket sembako kepada warga masyarakat.

Selain memberikan santunan kepada anak yatim piatu,  dia menggelar Bazar guna membantu masyarakat kurang mampu. “Tentunya dengan harga yg murah agar lebaran nanti masyarakat bisa sedikit terbantu, sekaligus bisa menikmati kebahagiaan di Hari raya nanti,” ujar Hendardji. [ikhwan/bmb]


Tak Akhlaqul Kharimah Laskar Merah Putih Sesalkan Sikap Pemkot Tangerang

TANGERANG -  Jajaran Pemerintahan Kota (Pemkot), Tangerang, provinsi Banten dinilai tidak Akhlaqul Kharimah. Janji - janji yang katanya ingin membantu kepentingan masyarakat ternyata tidak ada realisasinya. Ironisnya, saran Yusuf Hamzah salah seorang kasie Kesbangpol Pemkot Tangerang yang katanya ingin membantu anak yatim dan warga tidak mampu melalui proposal, ternyata hingga saat ini tidak pernah terbukti. Hal ini diungkapkan M.Firdaus,SH ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih Kota Tangerang, di Sekretariat jalan A.Damyati nomor 43 Gedung Merdeka,Kota Tangerang, Sabtu (20/8).

Masih menurut Firdaus, Laskar Merah Putih Kota Tangerang dalam setiap melaksanakan tugasnya selalu berprinsip dan berpegang terhadap motto, “Jangan tanyakan apa yang sudah diberikan oleh negara padamu, tapi tanyakan dirimu. Apa yang sudah kau berikan pada Negara dan Bangsa ini,”.

Laskar Merah Putih akan menjaga setiap sejengkal tanah milik Negara Republik Indonesia. Hingga menjadi garda terdepan membantu kinerja pemeintah, TNI dan Polri. Untuk itu tambahnya, tiada hal lain yang lebih utama sebagai fundament untuk meraih kesuksesan dan rasa kenyamanan dalam berorganisasi, tandasnya.

Melalui aksi kemanusiaan yang bekerja sama dengan Jamkesmas untuk mengadakan sebuah kegiatan dalam upaya membantu kalangan tidak mampu dan anak cacat mental seperti yang dialami Muhammad Faisal warga Kunciran, Kota Tangerang. Laskar Merah Putih merasa prihatin terhadap ketidak pekaan jajaran pemerintahan Kota Tangerang. Pasalnya, mereka acapkali mendatangi rumah korban Faisal tapi kenyataannya bantuan yang diharapkan itu tak juga kunjung datang.

Lantaran tersentuh rasa kemanusiaan, tak tega melihat penderitaan korban, akhirnya Firdaus dan anggota militan Laskar Merah Putih memperjuangkan nasib keluarga tersebut. Tapi tak ayal, anjuran mengajukan permohonan proposal dari Yusuf Hamzah salah seorang kasie Kesbangpol Pemkot Tangerang untuk membantu akar rumput hanyalah isapan jempol.

Mereka yang menyarankan, tapi mereka juga yang membatalkan pencairan dana dari sejumlah suku dinas Kota Tangerang. Yang lebih menyakitkan pihak Pemkot menolak menganggarkan dana dengan alasan tidak ada bantuan dengan stempel lengkap. Padahal, pada tanggal 15 Agustus 2011 proposal tersebut telah disposisikan. Tapi tiba - tiba dua hari kemudian bantuan untuk anak yatim dan acara peringatan hari kemerdekaan RI dibatalkan.

“Kami disini berencana membantu kinerja pemerintahan Kota Tangerang. Dan sedikitpun tidak ada unsur atau nuansa politik praktis untuk melakukan aksi dukungan terhadap bakal calon Gubernur Banten. Orientasi kami murni kegitatan sosial. Karena jika ada dugaan masuk ke ranah politik, kami akan mendapatkan sanksi secara organisatoris, pungkas Firdaus. [BMB/ERICK]

Tak Akhqul Kharimah Laskar Merah Putih Sesalkan Sikap Pemkot Tangerang



TANGERANG -  Jajaran Pemerintahan Kota (Pemkot), Tangerang, provinsi Banten dinilai tidak Akhlaqul Kharimah. Janji - janji yang katanya ingin membantu kepentingan masyarakat ternyata tidak ada realisasinya. Ironisnya, saran Yusuf Hamzah salah seorang kasie Kesbangpol Pemkot Tangerang yang katanya ingin membantu anak yatim dan warga tidak mampu melalui proposal, ternyata hingga saat ini tidak pernah terbukti. Hal ini diungkapkan M.Firdaus,SH ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih Kota Tangerang, di Sekretariat jalan A.Damyati nomor 43 Gedung Merdeka,Kota Tangerang, Sabtu (20/8).

Masih menurut Firdaus, Laskar Merah Putih Kota Tangerang dalam setiap melaksanakan tugasnya selalu berprinsip dan berpegang terhadap motto, “Jangan tanyakan apa yang sudah diberikan oleh negara padamu, tapi tanyakan dirimu. Apa yang sudah kau berikan pada Negara dan Bangsa ini,”.

Laskar Merah Putih akan menjaga setiap sejengkal tanah milik Negara Republik Indonesia. Hingga menjadi garda terdepan membantu kinerja pemeintah, TNI dan Polri. Untuk itu tambahnya, tiada hal lain yang lebih utama sebagai fundament untuk meraih kesuksesan dan rasa kenyamanan dalam berorganisasi, tandasnya.

Melalui aksi kemanusiaan yang bekerja sama dengan Jamkesmas untuk mengadakan sebuah kegiatan dalam upaya membantu kalangan tidak mampu dan anak cacat mental seperti yang dialami Muhammad Faisal warga Kunciran, Kota Tangerang. Laskar Merah Putih merasa prihatin terhadap ketidak pekaan jajaran pemerintahan Kota Tangerang. Pasalnya, mereka acapkali mendatangi rumah korban Faisal tapi kenyataannya bantuan yang diharapkan itu tak juga kunjung datang.

Lantaran tersentuh rasa kemanusiaan, tak tega melihat penderitaan korban, akhirnya Firdaus dan anggota militan Laskar Merah Putih memperjuangkan nasib keluarga tersebut. Tapi tak ayal, anjuran mengajukan permohonan proposal dari Yusuf Hamzah salah seorang kasie Kesbangpol Pemkot Tangerang untuk membantu akar rumput hanyalah isapan jempol.

Mereka yang menyarankan, tapi mereka juga yang membatalkan pencairan dana dari sejumlah suku dinas Kota Tangerang. Yang lebih menyakitkan pihak Pemkot menolak menganggarkan dana dengan alasan tidak ada bantuan dengan stempel lengkap. Padahal, pada tanggal 15 Agustus 2011 proposal tersebut telah disposisikan. Tapi tiba - tiba dua hari kemudian bantuan untuk anak yatim dan acara peringatan hari kemerdekaan RI dibatalkan.

“Kami disini berencana membantu kinerja pemerintahan Kota Tangerang. Dan sedikitpun tidak ada unsur atau nuansa politik praktis untuk melakukan aksi dukungan terhadap bakal calon Gubernur Banten. Orientasi kami murni kegitatan sosial. Karena jika ada dugaan masuk ke ranah politik, kami akan mendapatkan sanksi secara organisatoris, pungkas Firdaus. [BMB/ERICK]

Sabtu, 20 Agustus 2011

Tak Akhlaqul Kharimah, Laskar Merah Putih Sesalkan Sikap Pemkot Tangerang


TANGERANG - FPRM : Jajaran Pemerintahan Kota (Pemkot), Tangerang, provinsi Banten dinilai tidak Akhlaqul Kharimah. Janji - janji yang katanya ingin membantu kepentingan masyarakat ternyata tidak ada realisasinya. Ironisnya, saran Yusuf Hamzah salah seorang kasie Kesbangpol Pemkot Tangerang yang katanya ingin membantu anak yatim dan warga tidak mampu melalui proposal, ternyata hingga saat ini tidak pernah terbukti. Hal ini diungkapkan M.Firdaus,SH ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih Kota Tangerang, di Sekretariat jalan A.Damyati nomor 43 Gedung Merdeka,Kota Tangerang, Sabtu (20/8).

Masih menurut Firdaus, Laskar Merah Putih Kota Tangerang dalam setiap melaksanakan tugasnya selalu berprinsip dan berpegang terhadap motto, "Jangan tanyakan apa yang sudah diberikan oleh negara padamu, tapi tanyakan dirimu. Apa yang sudah kau berikan pada Negara dan Bangsa ini,".

Laskar Merah Putih akan menjaga setiap sejengkal tanah milik Negara Republik Indonesia. Hingga menjadi garda terdepan membantu kinerja pemeintah, TNI dan Polri. Untuk itu tambahnya, tiada hal lain yang lebih utama sebagai fundament untuk meraih kesuksesan dan rasa kenyamanan dalam berorganisasi, tandasnya. 

Melalui aksi kemanusiaan yang bekerja sama dengan Jamkesmas untuk mengadakan sebuah kegiatan dalam upaya membantu kalangan tidak mampu dan anak cacat mental seperti yang dialami Muhammad Faisal warga Kunciran, Kota Tangerang. Laskar Merah Putih merasa prihatin terhadap ketidak pekaan jajaran pemerintahan Kota Tangerang. Pasalnya, mereka acapkali mendatangi rumah korban Faisal tapi kenyataannya bantuan yang diharapkan itu tak juga kunjung datang.

Lantaran tersentuh rasa kemanusiaan, tak tega melihat penderitaan korban, akhirnya Firdaus dan anggota militan Laskar Merah Putih memperjuangkan nasib keluarga tersebut. Tapi tak ayal, anjuran mengajukan permohonan proposal dari Yusuf Hamzah salah seorang kasie Kesbangpol Pemkot Tangerang untuk membantu akar rumput hanyalah isapan jempol.

Mereka yang menyarankan, tapi mereka juga yang membatalkan pencairan dana dari sejumlah suku dinas Kota Tangerang. Yang lebih menyakitkan pihak Pemkot menolak menganggarkan dana dengan alasan tidak ada bantuan dengan stempel lengkap. Padahal, pada tanggal 15 Agustus 2011 proposal tersebut telah disposisikan. Tapi tiba - tiba dua hari kemudian bantuan untuk anak yatim dan acara peringatan hari kemerdekaan RI dibatalkan.

"Kami disini berencana membantu kinerja pemerintahan Kota Tangerang. Dan sedikitpun tidak ada unsur atau nuansa politik praktis untuk melakukan aksi dukungan terhadap bakal calon Gubernur Banten. Orientasi kami murni kegitatan sosial. Karena jika ada dugaan masuk ke ranah politik, kami akan mendapatkan sanksi secara organisatoris, pungkas Firdaus. [BMB/ERICK]


PT.Jamsostek ( Persero ) Targetkan Investasi Portofolio Rp.115 Triliun

JAKARTA – Perkembangan ekonomi nasional yang saat ini ada kepada arah yang lebih membaik , Jamsostek optimis akan mengalami peningkatan investasi fortofolio . menurut Dirut PT Jamsostek (Persero) H.Hotbonar Sinaga target investasi portfolio tersebut dapat  mencapai Rp115 triliun tahun ini atau lebih tinggi 15,37 persen dibandingkan 2010.
Menurut Hotbonar, tahun ini Jamsostek fokus pada investasi obligasi yang sebagian besar didominasi oleh obligasi negara. Artinya investasi tetap pada obligasi dan sebagian besar masuk kenegara dan sebagian kecil ini untuk koorporasi.
Sementara untuk investasi koorporasi, kata dia, sebagian besar juga diperuntukkan untuk saham-saham BUMN. Alasannya, BUMN ini memang ingin berkolaborasi meningkatkan kinerja antar BUMN.
Pertimbangan ini cukup matang karena tidak mungkin itu dikembangkan jika investasi yang dilakukan memang stagnan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kita tidak akan melakukan variasi dalam investasinya. Kami juga tidak berminat membeli tanah ataupun beli properti baru sebagai salah satu variasi dari investasi kami.
Kendati Peraturan Pemerintah tentang dana jaminan sosial yang diselenggarakan, Jamsostek dapat digunakan 5 persen dari total dana untuk investasi semacam ini, namun menurutnya, pemakaian tidak akan optimal.[ Leo-bmb]

Jumat, 19 Agustus 2011

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi: DPR dan Pemerintah Agar Berpikir Rasional Dalam Menetapkan Kebijakan Jamsos

JAKARTA – Pro dan kontra pembahasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih terus menggelinding , bahkan secara kasat mata telah merambah kepada politisasi ,  membuat kalangan pengusaha dan pekerja berada dalam ketidakpastian terkait masa depan penyelenggaraan jaminan sosial.
Dalam pembahasan RUU BPJS, yang merupakan petunjuk pelaksana UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), DPR justru terkesan mencari popularitas, sementara pemerintah terlihat enggan mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan program jaminan sosial, khususnya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
Untuk itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengingatkan DPR dan pemerintah agar berpikir rasional dalam menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan jaminan sosial, salah satunya melalui RUU BPJS. Ini dikarenakan DPR dan pemerintah justru sibuk mempermasalahkan peleburan atau penggabungan empat BUMN jaminan sosial yang ada saat ini, yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri, padahal sistem dan operasional keempat BUMN itu dalam menyelenggarakan program jaminan sosial selama puluhan tahun sangat berbeda.
DPR dan pemerintah jangan terjebak oleh kebijakan populis, namun tidak bisa diimplementasikan, katanya pada seminar bertajuk Sustainabilitas Pembiayaan dalam Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI) di Jakarta, Kamis (18/8). Tampil juga sebagai pembicara pakar jaminan sosial dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Bambang Purwoko. Turut hadir pada acara ini jajaran pengurus AAJSI dan serikat pekerja/buruh.
Menurut dia, dalam pembahasan RUU BPJS, pemerintah dan DPR lebih baik membentuk BPJS baru yang melayani masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk tahap awal menyelenggarakan jaminan kesehatan. Apalagi keuangan negara memang tidak akan mampu membiayai pelaksanaan lima program jaminan sosial yang diamanatkan UU SJSN, yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Karena itu, sesuai prioritas dari pelaksanaan UU SJSN, maka pemerintah diamanatkan untuk melaksanakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu terlebih dahulu.
Namun sayangnya, perkembangan pembahasan RUU BPJS sudah meluas dan jauh dari substansi. Ini terlihat dengan membahas peleburan empat BUMN penyelenggara jaminan sosial. Padahal tidak ada kaitannya antara peleburan empat BUMN tersebut dengan pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, tutur Sofjan.
Sofjan lantas mengkritik keinginan DPR dan pemerintah yang ingin melebur empat BUMN jaminan sosial yang ada menjadi satu atau dua BPJS. Ini dilakukan biar terkesan program jaminan sosial diberikan untuk semua lapisan masyarakat. Namun, pemerintah tidak ingin menyisihkan dana/mengalokasikan anggaran untuk program jaminan sosial tersebut.[leo-bmb]
 

PT Jamsostek Tingkatkan Sosialisasi Manfaat Program Jamsos

JAKARTA - PT Jamsostek (Persero) terus meningkatkan sosialisasi program dan manfaat jaminan sosial bagi tenaga kerja. Seiring terus meningkatnya kesadaran perusahaan skala besar, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN), terhadap pentingnya program jaminan sosial, Jamsostek berharap perusahaan formal skala menengah dan kecil juga menyadari manfaat untuk pekerja/karyawannya. 

Di sisi lain, Jamsostek juga terus berupaya agar tenaga kerja informal juga bisa terlindungi program jaminan sosial. Apalagi tidak tanggung-tanggung, jumlah tenaga kerja perorangan dan mandiri yang kerap disebut tenaga kerja luar hubungan kerja (TK-LHK) ini mencapai hampir 70 juta orang.
Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengatakan, sesuai undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1992, tidak ada diskriminasi dalam kepesertaan Jamsostek. Seluruh tenaga kerja (di luar pegawai negeri sipil dan TNI/Polri) berhak menjadi peserta Jamsostek. Namun selama ini baru pengusaha dan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan swasta atau BUMN yang menjadi peserta. Untuk itu, melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permennakertrans) Nomor 24 Tahun 2006, kepesertaan Jamsostek diperluas untuk menjangkau tenaga kerja informal atau TK-LHK. 
Saat ini pekerja formal yang menjadi peserta aktif Jamsostek mencapai 9,7 juta orang dan TK-LHK (pekerja informal) sekitar 600.000 orang. Menurut Hotbonar Sinaga, tenaga kerja informal merupakan potensi kepsertaan yang belum tergarap optimal oleh Jamsostek. Terdapat sejumlah kendala, di antaranya terkait pengumpulan dana iuran kepesertaan serta faktor kelembagaan (organisasi/wadah tenaga kerja informal).
Program jaminan sosial untuk tenaga kerja informal masih potensial untuk dikelola secara maksimal di masa mendatang. Namun perlu upaya yang lebih serius untuk menjadikan pekerja sektor informal, seperti sopir angkutan umum, tukang ojek, petani, nelayan, dan lainnya sebagai peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan Jamsostek. Dalam hal ini Jamsostek selalu siap melayani pekerja dari berbagai sektor, baik itu formal maupun informal, katanya di Jakarta.
Dari sekitar 119,4 juta orang yang tergolong angkatan kerja (formal dan informal), sebagian besar belum terlindungi program jaminan sosial dan merasakan manfaatnya, khususnya tenaga kerja informal. Padahal PT Jamsostek (Persero) menyelenggarakan jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) untuk tenaga kerja. PT Jamsostek menyelenggarakan program jaminan sosial kepada seluruh pekerja peserta dan keluarganya terhadap risiko akibat bekerja. [leo-bmb]
 

Peleburan Empat BUMN Asuransi Perlukan Suatu Kajian Mendalam

JAKARTA - Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengingatkan, proses peleburan empat BUMN Asuransi yaitu PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes bukanlah masalah sederhana. Hal ini pada prinsipnya memerlukan suatu kajian mendalam.
Di Malaysia, Filipina, Thailand, ada Taspennya dan ada pula Jamsosteknya. Jadi, kalau nanti empat BPJS dilebur, saya nggak tahu bagaimana wujud dari peleburan itu. Kita juga harus melihat dampak yang akan timbul, ungkap Hotbonar dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (17/8).
Menurut dia, jika memang harus dilakukan peleburan empat BUMN asuransi tersebut maka juga harus mempertimbangkan persyaratan likuidasi seperti yang diatur dalam UU BUMN Nomor 19 tahun 2003. Kalau BUMN mau dilebur ketentuannya harus ada proses likuidasi. Likuidasi itu tentunya akan merupakan beban bagi perusahaan yang dilebur. Karena harus membayar pesangon untuk seluruh karyawan yang notabene mencapai ribuan jumlahnya, katanya.
Hotbonar menambahkan, sampai saat ini jumlah dana peserta yang dikelola Jamsostek mencapai Rp 109 triliun dari akhir tahun lalu yang sebesar Rp 102 triliun. Sementara dana kelolaan atau total kekayaan yang dikelola Jamsostek mencapai Rp 648 triliun.Menurutnya, saat ini yang diperlukan oleh masyarakat adalah jaminan kesehatan. Bagi masyarakat miskin ini yang terpenting. Karena itu, asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin ini harus segera dimulai pada 2014, ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Sektor Informal Indonesia (SPINDO) H.Maliki.S.Sos, mengatakan, sulit melakukan transformasi empat BUMN ke dalam satu BPJS. Tidak semudah yang dibayangkan, untuk itu menurut Maliki perlu ada kajian akademis yang mendalam , sehingga benar benar dapat dilaksanakan.
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Bambang Purwoko menambahkan, pembentukan BPJS baru itu akan menyelesaikan kisruh soal pembentukan BPJS, seperti diamanatkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN).[ leo-bmb]
 

Pekerja Informal Butuh Jaminan Sosial Tenaga Kerja

JAKARTA - Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Ahmad Ansyori mengatakan, pekerja informal sangat membutuhkan program Jamsostek. Pekerja sektor ekonomi informal  lebih rentan dari pekerja formal. Peningkatan kepesertaan Jamsostek dari pekerja informal membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah, kata Ansyori.
Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman beberapa penyelenggara jaminan sosial di luar negeri, mereka membentuk organisasi besar sebagai wadah penjamin peserta Jamsostek dari sektor informal. Artinya, pekerja informal bisa menjadi koperasi untuk kemudian menjadi peserta Jamsostek..
Strategi lain adalah melibatkan pemerintah daerah (pemda). Cara ini sudah berjalan di Kabupaten Purwakarta yang mendaftarkan sedikitnya 22.000 pekerja informal pemda, seperti penyapu jalan menjadi peserta Jamsostek dengan iuran dari APBD.
Kami sedang merintis kerja sama dengan koperasi Swamitra binaan Bukopin di seluruh Indonesia. Nanti koperasi akan meminta calon penerima pinjaman menjadi peserta Jamsostek. Sehingga akan lebih banyak pekerja informal yang menikmati manfaatnya, tutur Ansyori. 
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar ketika berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur, belum lama ini, mengatakan, kesadaran pekerja sektor informal mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) terus meningkat.
Karenanya, pemerintah perlu merespons hal ini dengan lebih mempermudah prosedur pendaftaran peserta program Jamsostek untuk pekerja informal. Pihaknya terus mendorong kepesertaan pekerja informal dalam program Jamsostek dengan menyediakan bantuan subsidi iuran program Jamsostek Tahun 2011 sebesar Rp3,7 miliar di 11 provinsi. Muhaimin mengungkapkan, pekerja informal masih minim perlindungan sehingga membutuhkan program Jamsostek. PT Jamsostek (Persero) harus terus menyosialisasikan manfaat program mereka untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal.
Subsidi iuran program Jamsostek bagi pekerja informal diberikan berdasarkan Peraturan Menteri No 24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja , pekerja informal yang mendapatkan subsidi iuran tahun ini tersebar di Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Subsidi tersebut meningkat hampir 3 kali lipat dari tahun 2010 yang mencapai Rp1,3 miliar. Ada 4.166 pekerja informal di tujuh provinsi yang menerimanya tahun lalu.
Pekerja informal kerap terkendala menjadi peserta program Jamsostek karena tidak memiliki perusahaan sebagai penjamin iuran dan berpendapatan tidak tetap.
Padahal, pekerja informal juga membutuhkan jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian juga seperti halnya pekerja formal, kata Menakertrans. [leo-bmb]
 

Jumat, 12 Agustus 2011

Harga Mati, Puluhan Kader Pendekar Banten Dukung KH.TB. Endang Ketua Umum PPPSBBI Tingkat Provinsi



Tangerang – Puluhan pengurus Kordinator Kecamatan (Korcam) dan Korda Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI), di seluruh  provinsi, mayoritas menyatakan dukungannya kepada Abah Tubagus Endang sebagai ketua umum Pendekar Banten yang baru. Pernyatan sikap yang dinyatakan puluhan, bahkan ratusan ketua pengurus Korcam itu digelar saat acara silaturahmi Pendekar Banten Korda II Tangsel, di sekretariat RT.005/RW.01 Kelurahan Paku Jaya, Serpong Utara Tangerang Selatan, Rabu (10/8).

Ketua Korda I Pendekar Banten di wilayah Tangsel, Abdul Rohman menyatakan mendirikan organisasi jangan hanya menang nama besarnya saja. Jadi setelah terjadi pergantian kepemimpinan nanti, organisasi ini diharapkan lebih solid dan tertata. Kedepan organisasi jangan di sangkut pautkan dengan politik. Bila perlu sebaliknya politik biar organisasi ini. Jika ada suatu permasalahan undang kita, duduk bersama mencari jalan keluar yang baik. Apalagi terkait permasalahan uang, jadi harus segera dipertanggung jawabkan oleh seorang pemimpin. “Untuk itu sebagai bahan pembelajaran, kegiatan Pendekar Banten selama empat bulan sengaja kami vakumkan”. Ujar Rohman.

Masih menurut Rohman, jadi pemimpin jangan suka mengobral janji. Menjadi seorang sosok pemimpin mesti mendengarkan aspirasi dari tingkat bawah. Karena memang dibesarkan dari bawah.
Hal yang sama juga diungkapkan Panglima BPPKB yang sekaligus Sekjen Pendekar Banten, KH.TB Endang S, kedepan organisasi Pendekar Banten ini lebih mengedepankan dan lebih mempererat tali persaudaraan. Bila perlu diadakan arisan seminggu sekali atau pengajian Yasinan rutin. Organisasi ini dijadikan wadah silaturahmi. Hilangkan kesan saling menjelekan antar sesama anggota.

Masih kata TB Endang dari sekian pengurus Pendekar Banten ditingkat provinsi yang paling bagus dan eksis adalah Pendekar Banten Tangerang Selatan, pujinya. Jika terpilih sebagai ketua umum nanti Endang akan lebih mengedepankan mementingkan anggota. Memberdayakan anggota salah satunya dengan mencarikan lapangan pekerjaaan, urainya.
Sementara itu ketua Korcam Ciputat Timur, Bang Genda secara sah mengakui Abdul Rohman sebagai ketua II Korda Tangsel. Sekaligus secara harga mati mendukung KH.TB Endang sebagai ketua umum PPPSBBI yang baru. Dukungan yang sama juga dibuktikan Johan selaku pengurus dan kader militan dari perwakilan Korcam Induk Ciputat, Tangerang Selatan. [BMB/WAN]

Selasa, 02 Agustus 2011

Komisi Yudisial Menunggu Pengaduan Sengketa Tanah Warga Pondok Pinang


 
JAKARTA - Malang betul nasib keluarga waris Nausin Bin Emad, sebidang lahan di pekarangannya diserobot orang yang tak bertanggung jawab. Akibat permasalahan tanah yang berlarut-larut, hingga mereka terpaksa berpisah dari keluarganya. Lantaran keputusan di PA Jakarta Selatan yang berbelit, terpaksa keluarga mereka harus menelan pil pahit.
Sengketa tanah antara pihak ahli waris Emad Bin Gano dengan Nausin Bin Emad yang diputuskan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan kian menjadi polemik. Dasar hukum terkait permasalahan tanah salah satunya melalui akurasi data Leter C di tingkat kelurahan setempat, sehingga nantinya tidak terjadi kerancuan. Jadi, persoalan ini tidak bisa diputuskan sepihak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Agama lainnya. Karena, yang berhak memutuskan permasalahan tanah ialah Pengadilan Negeri. Kata Sekjend Himpunan Praktisi Hukum Muda Indonesia (HPHMI), Adherie Zulfikri Sitompul, di Jakarta, baru – baru ini.
Sementara itu menurut WaSekjend HPHMI R.Sihombing Hasudungan, pihak Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengakui keabsahan data leter C dan wajib pajak terhadap keberadaan tanah yang terletak di jalan Agustus RT.003/RW.07 Kelurahan Pondok Pinang itu tercatat atas nama Nausin Bin Emad. Sehingga sangatlah bertentangan keputusan yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang mana mereka memenangkan pihak penggugat yakni Emad Bin Gano. Apalagi ada dugaan oknum AY dari PA Jakarta Selatan tidak takut dengan keberadaan media. Sekaligus tidak gentar meski diproses ke Komisi Yudisial ini jelas luar biasa, ujarnya.
Kongritnya, sesuai data leter C.587 persil 63 Blok S.II tanah itu atas kepemilikan pihak Nausin Bin Emad yang masih tercatat dalam buku C wajib pajak kelurahan Pondok Pinang. Ketika dikonfirmasikan, pihak aparatur pemerintahan kelurahan Pondok Pinang berjanji akan memberikan pelayanan yang baik terhadap warga masyarakat.
Menyikapi sekitar persoalan ini, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Asep Rahmat Fajar, berjanji akan membantu masyarakat yang dirugikan, tidak terkecuali pihak Nausin Bin Emad. Salah satunya dengan melayangkan surat pengaduan ke Komisi Yudisial. Selain pengaduan melalui KY, pihak korban juga bisa mengajukan permasalahan sengketa tanah miliknya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Pangadilan Tinggi Negeri, tegasnya. [bmb]